oleh

Indikasi Penyimpangan Dana BPJS, 10 buruh TKBM Tak Dapat Santunan Kematian

Bandarlampung (Kiwarinews):
Permasalahan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang kembali melebar dalam RDP di DPD RI. Selain membahas tersangka 9 tahun Sainin Nurjaya bersama Bareskrim Polri dan Polda Lampung, juga terkait indikasi penggelapan anggaran BPJS sebesar Rp 2.3 milyar oleh Koperasi.

“Dampak dari tidak disetornya dana BPJS oleh Koperasi TKBM adalah macetnya layanan santunan kematian maupun sakit terhadap buruh pelabuhan panjang,” ujar Anggota MPR/DPD RI ini ketika memimpin rapat di DPD RI.

Perwakilan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Edward Suhendar, mengakui Koperasi belum bisa membayar dana BPJS. “Betul, kami belum bisa membayar sejumlah Rp 2.3 milyar dana santunan terhitung Desember 2017,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di DPD RI Senayan Jakarta (14/03/19), namun tidak menjelaskan kemana dana Rp2.3 milyar itu dialihkan.

Heru Subroto, Kepala BPJS Lampung menyatakan jika dana BPJS ini sudah disetor Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat (APBMI) dan tidak diserahkan kepada BPJS maka ini merupakan indikasi kriminal. “Oleh karenanya kami himbau Koperasi segera melakukan pembayaran agar BPJS dapat memberi santunan kepada waris buruh yang wafat,” ujarnya.

Senator Lampung, Andi Surya yang memimpin RDP di ruang rapat BAP menyatakan, menurut laporan forum buruh dan BPJS Lampung, terdapat 10 buruh yang satu diantaranya meninggal karena kecelakaan kerja tidak mendapat santunan kematian karena Koperasi TKBM macet membayar padahal asosiasi perusahaan bongkar muat (APBMI) tertib membayar kewajibannya kepada Koperasi TKBM.

Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Pelabuhan Panjang, HS tanjung, membeberkan bahwa pihaknya secara tertib telah menyetor seluruh biaya yang menjadi beban pihaknya kepada Koperasi. “Bukan hanya untuk BPJS tetapi semua beban upah buruh sudah diserahkan secara terjadwal,” sebutnya.

Ketua Forum Buruh, Agus, menyatakan, masalah dana BPJS ini akan menjadi persoalan baru bagi Sainin. “Kami bersama pengacara buruh sudah menyusun laporan pengaduan kepada Polda Lampung terkait dana BPJS ini,” sebutnya.

RDP ini dihadiri oleh kementerian terkait, Koperasi UMKM, Ketenagakerjaan dan Perhubungan, dihadiri perwakilan Bareskrim, Dirkrimsus Polda Lampung, Dinas Koperasi Kota Balam, dan anggota DPD RI. (*/KwN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed